Informasi kelembagaan, bidang kerja, layanan PPID pembantu, publikasi berita terkini, serta agenda kegiatan pembangunan perumahan layak huni, penataan permukiman sehat, pengelolaan prasarana utilitas umum (PSU), dan fasilitasi pertanahan di Sulawesi Tengah.
Liputan kegiatan penyaluran bantuan RTLH, perbaikan sanitasi permukiman, sertifikasi tanah aset daerah, dan layanan informasi publik Dinas Perkimtan Sulteng.
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah menyalurkan bantuan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi ratusan keluarga di berbagai kabupaten.
Dinas Perkimtan Sulteng fokus membenahi infrastruktur sanitasi, drainase, dan jalan lingkungan di kawasan permukiman padat guna meningkatkan kualitas hidup warga.
Dinas Perkimtan Sulteng bekerja sama dengan BPN mempercepat sertifikasi tanah aset pemprov guna menjamin legalitas dan mengamankan kekayaan daerah.
PPID Pembantu Dinas Perkimtan Sulteng merilis daftar informasi publik terbaru guna memudahkan masyarakat mengakses data penerima RTLH dan peta kawasan.
Jadwal rapat koordinasi, sosialisasi program perumahan, pelatihan petugas lapangan, pameran desain rumah sehat, dan kegiatan dinas lainnya.
Kepala Bidang Pertanahan Dinas PERKIMTAN Provinsi Sulawesi Tengah, Jimmy Hendrik Oscar Rantung menghadiri Rapat Penguatan Peran Pemerintah Daerah dalam Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri di Jakarta. Kegiatan ini bertujuan memperkuat peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan reforma agraria serta mengidentifikasi berbagai tantangan penyelenggaraan urusan pertanahan di daerah.
Audensi dengan Kepala Pusat Pengendalian Data dan Infirmasi Kementerian PKP (Adhita Surya Permana) terkait permohonan Dinas Perkimtan Sulteng untuk Integrasi Data elektronik Daerah Sulteng "Siperkim Banuata dan Berani Tampan" dengan SI Kementerian PKP " Sibaru dan My PKP"
Rapat koordinasi bersama dinas kabupaten/kota membahas evaluasi penyaluran dan percepatan fisik bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni.
Sosialisasi regulasi tentang standar pencegahan tumbuhnya permukiman kumuh baru bagi aparat kelurahan dan kecamatan.
Workshop bagi aparat daerah dalam penyelesaian sengketa pertanahan skala lokal secara administratif dan mediasi non-litigasi.
Pelatihan teknis bagi pendamping lapangan dalam pengawasan kualitas konstruksi bangunan rumah tahan gempa dalam program perumahan swadaya.
